Peraturan Bupati Ende Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penetuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Ende Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Ende

JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.